Pemberian BLT vs Subsidi BBM, Mana yang Lebih Baik?

Presiden Joko Widodo telah memulai pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat selama empat bulan. Per bulannya diberikan Rp 150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu. Jokowi berharap BLT BBM ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM kepada 20,6 juta penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja juga sebesar Rp 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” jelas Jokowi dikutip dari Laman Setkab, Selasa (6/9/2022).

Sementara itu menurut Mantan Menteri Keuangan Chatib Basti, BLT lebih baik dari subsidi BBM agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka.

Subsidi barang yang diberikan masyarakat justru malah jadi proyek bancakan atau ladang korupsi bagi pejabat yang tak bertanggung jawab.

“Yang paling baik adalah dikasih cash. Orang punya kebebasan menggunakan uangnya untuk apa. Dalam kasus BLT di Indonesia, porsinya kecil sekali untuk membeli barang-barang tak berguna. Lebih baik dengan cash (uang tunai),” jelas Chatib Basri kepada CNBC Indonesia.

Selain itu, Chatib memandang bahwa sudah seharusnya pemerintah meninggalkan subsidi berbasis barang/komoditas dalam melindungi rakyat. Kini pemerintah sudah mulai harus memikirkan untuk menerapkan subsidi tertutup atau subsidi yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.

Pasalnya, selama ini pemerintah menyalurkan subsidi berbasis barang untuk bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Jelas hal ini membuat semua lapisan masyarakat, tak terkecuali masyarakat kelas menengah atas bisa menjangkaunya.

“Kalau kelas menengah atas gak perlu dibantu. Subsidi harga semua barang itu, bukan kelompok rentan yang menikmati. BBM itu dinikmati kelompok kelas atas. Kalau mau subsidi, kelas menengah bawahnya,” tutur Chatib.

Baca juga:  Strategi Pemasaran Produk yang Efektif untuk Menjalankan Bisnis

Fokus utama pemerintah adalah, harus melindungi kelompok masyarakat rentan (vulnerable group). Bahkan jika perlu diperluas saja pemberian subsidinya, asalkan memang itu untuk ditujukan kepada masyarakat rentan.

“Aspiring middle class (di Indonesia) ada 120 juta. 120 juta itu satu keluarga terdiri dari empat orang (bapak, ibu, dan dua anak). Itu terdiri adalah 30 juta rumah tangga. Kalau mau dinaikan boleh, lebih dari 120 juta atau 140 juta. Rumah tangga sasaran saja yang ditingkatkan untuk membantu mereka di situasi seperti ini,” ungkap Chatib.

Untuk diketahui, dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan di tanah air, jurus yang sudah disiapkan Jokowi adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai baik itu melalui program kartu sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan yang dimaksud adalah bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar Rp 300 ribu selama tiga bulan. Pemerintah menyebut, bantuan ini akan menyasar 18,8 juta penerima kartu sembako dan 2 juta peserta PKH.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan program BLT dana desa yang diharapkan pada bulan Ramadan ini bisa dicairkan. Namun, belum diketahui kapan insentif ini akan diberikan.

Pemerintah juga memastikan akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Mereka akan menerima Rp 1 juta dengan sasaran sebanyak 8,8 juta pekerja.