Ajaib.co.id – Dalam bidang perpajakan ada yang namanya sistem penilaian resmi. secara singkat, sistem penilaian resmi Ini adalah sistem pengumpulan pajak.
Apa artinya sistem penilaian resmi? Bagaimana penerapannya di Indonesia? Baca artikel ini lebih lanjut untuk memahami sistem ini.
Memahami Sistem Peringkat Resmi
sistem penilaian resmi Merupakan cara atau cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dalam sistem ini, kantor pajak atau fiskus sebagai pemungut pajak berwenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak.
Dengan kata lain wajib pajak bersifat pasif. Adanya pajak baru terutang setelah fiskus mengeluarkan surat penagihan pajak.
Apa tujuannya sistem penilaian resmi? sistem penilaian resmi bertujuan agar masyarakat yang termasuk sebagai wajib pajak tidak dibebani tanggung jawab dalam menghitung dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
Beban tanggung jawab dibebankan kepada fiskus karena dianggap memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam menghitung dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Kemudian, sistem penilaian resmi menjadi cara pengelolaan utang pajak wajib pajak agar masuk ke kas negara.
Contoh Sistem Peringkat Resmi
sistem penilaian resmi dapat dilihat pada contoh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Anda, misalnya, termasuk sebagai wajib pajak yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagai wajib pajak yang patuh, Anda ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu setiap tahun. Apa yang bisa kau lakukan?
Anda tidak perlu lagi menghitung pajak terutang. Tunggu saja Pos Pemeriksaan (KPP) di wilayah tempat tinggal Anda mengeluarkan Surat Likuidasi. Setelah itu, Anda hanya dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Setoran Pajak Tertunda (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar.
Lantas kemana harus membayar PBB? Cara bayar PBB kini semakin mudah. Anda tidak diharuskan melakukan ini di kantor pajak setempat.
Sekarang Anda dapat membayar PBB secara online on line tanpa harus keluar rumah. Anda dapat membayar PBB melalui nomor platform pasar atau m-banking.
Aplikasi Sistem Peringkat Resmi
Aturan yang mengatur pajak daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (tinjauan resmi) antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Transmisi Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan serta Properti Perdesaan dan Perkotaan.
Namun, ada juga jenis pajak daerah yang dibayar oleh wajib pajak itu sendiri (evaluasi diri), yaitu untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Rekreasi, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Umum, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Tanah dan Bangunan; dan Pajak Rokok.
Walaupun bersifat pasif, bukan berarti tidak ada inisiatif dari pihak wajib pajak untuk melaksanakannya. sistem penilaian resmi. Pada tahap awal, wajib pajak dapat berinisiatif mendaftarkan objek pajaknya. Setelah mendaftarkan objek pajak, wajib pajak hanya perlu menunggu pemberitahuan pajak yang harus dibayar oleh otoritas pajak yang berwenang.
Tentang sistem penilaian resmi, besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebagian besar ditentukan berdasarkan ketentuan instansi pemerintah terkait, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) misalnya, ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah. Penetapan NJOP ini merupakan langkah awal dalam menghitung timbulnya kewajiban pajak atas PBB.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, nilai NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah.
Dengan demikian, hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Namun, tidak semua tanah dan bangunan menjadi objek PBB. Singkatnya, tanah dan bangunan yang termasuk objek PBB adalah yang memberikan manfaat, manfaat ekonomi, atau tanah/bangunan tersebut berstatus ekonomi.
Sedangkan tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti sarana pendidikan, ibadah, kesehatan, kuburan dan sejenisnya tidak termasuk objek PBB.
ciri ciri Sistem Peringkat Resmi
sistem penilaian resmi ia memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari sistem pengumpulan lainnya. Karakteristik ini adalah sebagai berikut:
- Inspektur menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.
- Saat menghitung pajak yang dikenakan padanya, wajib pajak pasif.
- Hutang pajak baru timbul setelah fiskus menghitung pajak terutang dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- Pemerintah memiliki hak penuh untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
Sebagai warga negara Indonesia sekaligus wajib pajak yang patuh, tentunya Anda harus mengetahui dan memahami segala peraturan perpajakan, mulai dari jenis pajak hingga sistem pemungutan pajak. Dengan begitu, pembayaran pajak akan lebih mudah.
Selain itu, Anda juga bisa menyiapkan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang jatuh tempo. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari kemungkinan denda atau pinalti yang telah ditetapkan karena keterlambatan pembayaran pajak atau hal lainnya. Besaran keterlambatan pembayaran PBB, misalnya, adalah 2% setiap bulan dari total pajak balik.
Memang, sepintas, nominal dendanya terlihat cukup sedikit. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, jumlah total pajak yang harus dibayar secara keseluruhan akan berlipat ganda. Tentu Anda tidak ingin hal itu terjadi pada diri Anda bukan?
