Pemerintah telah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penghasilan atau PPh untuk cryptocurrency.
Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan n. 68/PMK.03/2022.
Peraturan ini berlaku untuk penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan penambang kripto (poin pertambangan).
Tarif PPN yang dikenakan adalah 1%-2% dan 0,1%-0,2% untuk PPh berdasarkan nilai transaksi perdagangan cryptocurrency. Secara rinci aturan tersebut memuat:
1% (satu persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan nilai transaksi Aset Kripto, jika Penyelenggara Perdagangan Sistem Elektronik adalah Pedagang Aset Kripto Fisik.
2% (dua persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan nilai operasi aset Kripto, jika Penyelenggara Perdagangan Sistem Elektronik bukan merupakan Pedagang Aset Kripto Fisik.
0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, apabila Penyelenggara Perdagangan Sistem Elektronik telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan komoditas berjangka.
0,2% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, apabila Penyelenggara Perdagangan Sistem Elektronik tidak memperoleh persetujuan dari pegawai yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perdagangan komoditas berjangka.
Penetapan ini berdasarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang memastikan transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp 83,8 triliun.
Selanjutnya, jumlah pemegang cryptocurrency meningkat lebih dari 11%, dari 11,2 juta orang pada tahun 2021 menjadi 12,4 juta orang.
Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk pembangunan negara.
Cryptocurrency adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi di dunia maya.
Beberapa mata uang kripto atau cryptocurrency masih asing di telinga masyarakat Indonesia.
Selain itu, cryptocurrency bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ini sesuatu dengan UU no. 7 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah yang merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia.
Namun, cryptocurrency diakui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai komoditas.
Cryptocurrency digunakan sebagai instrumen investasi. Perdagangan cryptocurrency ini telah berjalan selama satu dekade terakhir.
Pengumuman. Gesek ke bawah untuk melanjutkan
Lantas apa dampak penetapan tarif PPN dan PPh bagi investor dan trader?
Bagi investor dan pedagang, mengenakan tarif pajak atas transaksi crypto akan berdampak pada keuntungan mereka.
Ini karena mereka harus berbagi keuntungan dengan pemerintah dengan membayar pajak atas nilai transaksi crypto.
Selain itu, investor dan pedagang dipukul dengan biaya transaksi 0,3%. Bagi investor, penetapan tarif ini akan membuat keuntungan mereka turun dan akhirnya ragu untuk mengembangkan bisnis ini.
Bagi para pedagang, menetapkan biaya ini membuat mereka berpikir ulang tentang perdagangan mata uang kripto.
Dalam jangka panjang, dikhawatirkan penentuan kurs menjadi tidak menarik dan berdampak pada perkembangan industri kripto nasional.
Di sisi lain, pengaturan pajak kripto juga akan berdampak positif. Karena ini adalah informasi yang bagus untuk investor dan trader karena memberikan kejelasan legalitas cryptocurrency di Indonesia.
Ketika dikenakan pajak, aset kripto diakui oleh negara sebagai instrumen investasi yang sah.
Dengan demikian, investor akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis ini. Pemerintah juga menjelaskan bahwa pedagang yang melakukan bursa yang diatur Bappebti dikenakan biaya sebesar 0,21%.
Biaya ini jauh lebih murah jika pedagang menukarkan di tempat yang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak, karena akan dikenakan tarif PPh normal.
